free page hit counter

Perusahaan Anda Belum terdaftar Standar Nasional Indonesia (SNI) ?

Jasa Pembuatan Standar Nasional Indonesia

Apakah Saat Ini Perusahan Anda Dalam Kondisi Ini?

Pengadaan Barang & Jasa

Memiliki Produk yang belum menyandang sertifikat SNI?

Skala Proyek Membesar

Mempunyai produk dengan skala yang besar dan tinggi tetapi belum mempunyai SNI.

Belum Punya Standar Nasional indonesia (sni)

Belum mempunyai dan ingin mendapatkan Nomor SNI?

Belum Tahu Persyaratan untuk mendapatka SNI

Perusahaan Anda Kebingungan Memenuhi Persyaratan Pembuatan SNI?

Segera Konsultasi Pembuatan
SNI Perusahaan Anda Dengan Kami

Isi Form Di Bawah Ini dan Langsung Berkonsultasi dengan Ahlinya dalam Pengurusan SNI

Segera Penuhi Persyaratan agar Perusahaan Anda Berkembang!

Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah standar dari Badan Standarisasi Nasional (BSN) yang wajib dimiliki setiap produk yang dipasarkan di Indonesia. SNI ini hanya bisa dirumuskan, ditetapkan, dan dikeluarkan oleh badan nasional yang dipercaya menanganinya, yakni BSN.

SNI di Indonesia dibuat dengan mengacu pada kode etik praktik usaha internasional yang dirumuskan World Trade Organization (WTO). Keberadaan kode etik ini dibuat dengan harapan para pengusaha di seluruh dunia dapat membuat produk-produk yang tidak berbahaya bagi konsumen.

Persyaratan Pendaftaran Standar Nasional Indonesia (SNI)

Apa saja Persyaratan yang Diperlukan dalam Pembuatan Standar Nasional Indonesia (SNI)?

Sertifikat Sistem Manajemen Mutu

Hal pertama dan utama yang harus dimiliki pengusaha sebelum mengurus SNI adalah sertifikat sistem manajemen mutu. Jika tidak memiliki sertifikat ini, maka otomatis SNI tidak bisa diurus. Jadi jika Anda belum memiliki sertifikat sistem manajemen mutu, sebaiknya urus ini dulu sebelum mendaftarkan produk ke BSN.

Sertifikat Sistem Manajemen Mutu yang diterima Indonesia saat ini harus menggunakan standar ISO 9001:2000. Bagi pengusaha Indonesia, sertifikat ini bisa diurus di Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu (LLSM) terakreditasi.

Sertifikat dari LSSM Negara Asal

Syarat ini dikhususkan bagi pengusaha asal luar negeri yang ingin mendaftarkan produknya ke SNI. Sama seperti syarat bagi pengusaha Indonesia, pengusaha luar negeri wajib memiliki sertifikat manajemen mutu dari LSSM asalnya. Misalnya seorang pengusaha China ingin mendaftarkan produknya agar memiliki SNI. Maka ia harus terlebih dulu mengurus sertifikat sistem manajemen mutu dari negara asalnya di China.

Kemampuan Pengusaha dalam Berbahasa Indonesia

Hal ini mungkin terkesan tidak penting, akan tetapi pengusaha yang ingin mendaftarkan SNI sebaiknya terampil berbahasa Indonesia. Hal tersebut dikarenakan bahasa Indonesia dibutuhkan untuk menyusun kemasan produk dan informasi-informasi di dalamnya. Tapi tidak apa-apa jika perusahaan memiliki perwakilan dari Indonesia yang bisa berbahasa Indonesia. Pengusaha yang tidak bisa berbahasa Indonesia juga diperbolehkan mewakilkan pengurusan SNI ke jasa SNI lokal seperti TuanTender.id.

Biaya Pengurusan SNI

Berdasarkan susunan biaya dalam PP RI No. 63 tahun 2007, biaya yang harus dikeluarkan pengusaha mencapai 10 – 40 juta. Jumlah tepat untuk setiap produk berbeda-beda, dipengaruhi lokasi audit, luas tempat yang butuh diaudit, dan seberapa kompleks produk yang diuji. Rincian biaya ini bisa diketahui pengusaha setelah menyerahkan sertifikat sistem manajemen mutu dan harus dibayar sebelum audit dimulai.

Kesiapan Lokasi Pengolahan Produk

Pada poin sebelumnya, telah disebutkan bahwa BSN akan melakukan audit pada perusahaan yang mendaftarkan produk buatannya. Audit ini pertama-tama akan dilakukan terhadap lokasi pembuatan produk. Hal-hal yang akan diaudit oleh BSN meliputi mesin-mesin yang digunakan, rancangan keamanan lokasi, dan kebersihan lingkungan produksi. Jika sebuah perusahaan dianggap belum bisa lolos audit, maka auditor akan memberi kesempatan bagi perusahaan untuk memperbaiki lokasi usahanya.

Sampel Produk Untuk Diuji

Bersamaan dengan audit lokasi, biasanya auditor dari BSN juga akan meminta sampel produk untuk diuji oleh BSN. Selama proses pengujian produk ini, biasanya pengusaha harus menunggu sampai pengumuman lolos ujinya ke luar. Biasanya pengumuman lolos audit ini akan ke luar dalam jangka waktu sebulan dari proses audit dilaksanakan. Setelah itu, sertifikat SNI yang ditetapkan bisa digunakan dalam jangka waktu tiga tahun ke depan. Setelah tiga tahun, perusahaan harus memperbarui sertifikatnya lagi.

Alur Pengurusan SNI Di Indonesia

Seperti yang dikatakan di subbab sebelumnya, alur pengurusan SNI di Indonesia cukup kompleks. Bahkan untuk mengurus sertifikat sistem manajemen mutunya saja, perusahaan harus menunggu berbulan-bulan. Oleh karena itu, perusahaan yang ingin mengurus SNI disarankan mendapat pendampingan dari jasa SNI seperti TuanTender.id. Jika ingin tahu lebih lengkap mengenai jasa tender terbaik Indonesia ini, Anda bisa berkunjung ke situs https://tuantender.id/ . Anda juga bisa menghubungi langsung ke WA di 0812-8333-136.

Selengkapnya mengenai alur pengurusan SNI di Indonesia bisa dicek dalam daftar berikut.

Cek Apakah Produk Yang Dibuat Harus Memiliki SNI

Sebelum mengurus SNI, pastikan apakah produk Anda termasuk produk yang wajib memiliki SNI. Informasi satu ini bisa langsung dicek di situs sistem informasi BSN yang telah disebutkan sebelumnya. Jika jenis produk Anda termasuk dalam daftar tersebut, maka segera siapkan sertifikat sistem manajemen mutunya.

Kirim Dokumen Permohonan SNI Kepada BSN

Setelah produk memiliki sertifikat sistem manajemen mutu, Anda bisa mengirimkan sertifikat tersebut beserta dokumen lainnya ke BSN. Beberapa dokumen yang harus disertakan antara lain fotokopi akta notaris, SIUP, NPWP pemilik, TDP, dan surat pendaftaran merk Dirjen HAKI. Dokumen-dokumen ini tidak bisa ditawar ada-tidaknya, jadi jika perusahaan belum memiliki salah satu di antaranya, sebaiknya urus dokumen tersebut dulu.

Persiapkan Lokasi dan Sampel Produk yang Akan Diaudit

Pihak auditor BSN (LSPro) harus mengecek lokasi perusahaan dan sampel produk terlebih dulu sebelum memberikan sertifikat SNI. Jadi begitu dokumen permohonan SNI dikirim, pengusaha wajib “memantaskan” tempat usaha dan sampel produk agar nantinya lolos audit. Pastikan tempat usaha dan produk yang dimiliki telah sesuai dengan standar ISO yang berlaku saat ini. Meski produk telah memiliki sertifikat sistem manajemen mutu, kroscek lagi apakah mutu yang dijaminkan sertifikat sesuai dengan realita perusahaan.

Tunggu Sampai BSN Menyampaikan Pengumuman Setelah Audit

Setelah audit, LSPro akan mereview hasil auditnya dan menyampaikannya dalam rapat besar BSN. Proses pengolahan data menjadi laporan oleh LSPro biasanya memakan waktu sebulan, jadi pengusaha harus sabar hingga pengumuman audit ke luar. Setelah rapat antara BSN dan LSPro selesai, biasanya akan diumumkan apakah produk perusahaan bisa mendapat label SNI atau tidak.

Lakukan Perbaikan Jika BSN Menyatakan Produk Belum Lolos Audit

Jika produk berhasil mendapatkan label SNI, maka perusahaan tinggal memperbarui kemasannya dan menambahkan logo SNI di kemasan tersebut. Akan tetapi jika BSN menyatakan perusahaan belum lolos audit, maka pengusaha jangan bersedih hati. BSN biasanya tidak akan menolak permohonan SNI dengan seketika. Lembaga tersebut akan memberi kesempatan bagi pengusaha untuk melakukan perbaikan sampai perusahaan dan produknya sesuai standar BSN. Jika sudah sesuai, maka pengusaha tinggal melaporkannya lagi dan menunggu sertifikat SNI turun.

Daftar Produk Usaha Yang Harus Ada SNI-Nya

Berdasarkan informasi terbaru dari situs BSN, saat ini ada setidaknya 198 produk yang wajib memiliki SNI. Tapi secara garis besar, jenis-jenis produk tersebut bisa dicek sebagai berikut.

  1. Mainan Anak-Anak

Produk pertama dan utama yang harus memiliki standar SNI adalah mainan anak-anak. Mainan ini tidak dibatasi dengan usia anak-anak target pemasaran mainan tersebut. Pun tidak terbatas pada mainan-mainan kecil saja, tapi juga mainan besar seperti ayunan dan semacamnya. Intinya, segala jenis mainan yang diproduksi atau akan dipasarkan di Indonesia harus terlebih dulu didaftarkan ke BSN.

  1. Bahan-Bahan Bangunan

Hampir separuh lebih daftar SNI wajib diisi oleh bahan-bahan bangunan. Wajar, 95% bahan-bahan bangunan, apa pun jenisnya, wajib memiliki logo SNI di labelnya. Hal ini dikarenakan bahan-bahan bangunan yang dipakai akan memengaruhi keamanan dari sebuah bangunan. Jika bahan-bahan bangunan tidak distandarisasi terlebih dahulu oleh BSN, maka risikonya adalah korban jiwa.

  1. Peralatan Listrik Rumah Tangga

Segala jenis peralatan elektronik yang digunakan di rumah harus memiliki logo SNI. Meski konsumen Indonesia masih jarang memerhatikan, tapi pemerintah sangat aktif memburu peralatan listrik yang tidak berlogo SNI. Peralatan listrik yang dimaksud di sini misalnya TV, radio, kulkas, magic jar, kipas angin, dan masih banyak lagi.

  1. Perlengkapan Dapur

Perlengkapan dapur masuk dalam daftar keempat produk wajib SNI dalam daftar ini. Yang dimaksud perlengkapan dapur di sini tidak terbatas pada kompor dan gas saja. Akan tetapi juga produk-produk kecil seperti pisau, mixer, blender, dan perlengkapan yang terbuat dari melamin.

  1. Onderdil dan Segala Kebutuhan Kendaraan

Selain bahan bangunan yang hampir semuanya harus terstandarisasi, semua komponen kendaraan juga harus dipastikan standarnya. Semua onderdil, perlengkapan, bahan bakar, dan pelumas kendaraan wajib memiliki label SNI. Saat ini, banyak produsen onderdil dan oli kendaraan yang masih tidak mendaftarkan produknya ke BSN. Tapi pemerintah sudah memberikan ultimatum, jika tidak segera diurus maka produsen-produsen tersebut akan dikenai sanksi pidana.

  1. Pupuk

Siapa sangka, bahwa pupuk juga harus distandarisasi dulu oleh BSN sebelum dipasarkan? Ya, berdasarkan peraturan pemerintah, pupuk yang akan dipasarkan di Indonesia harus terlebih dulu diurus SNI-nya. Hal ini dilakukan untuk memastikan pupuk tidak merusak tanah dan membuat tanaman mengandung bahan berbahaya bagi konsumen. Beberapa pupuk yang wajib SNI saat ini antara lain pupuk fosfat, SP-36, kalium klorida, ammonium sulfat, dan tripel sulfat.

  1. Bahan Konsumsi Tambahan

Bahan konsumsi sekunder seperti garam, air mineral, gula, kopi, dan segala jenis tepung juga harus memiliki label SNI dari BSN. Selain bahan-bahan alami seperti yang telah disebutkan, produk-produk penambah cita rasa non-alami juga harus distandarisasi. Beberapa produk non-alami tersebut seperti pemanis buatan, bahan pengembang kue, pewarna buatan, dan pengawet makanan.

  1. Rancang Bangunan

Standarisasi SNI tidak hanya terbatas pada bahan-bahan siap pakai saja, melainkan juga panduan seperti tata rancang bangunan. Dikarenakan Indonesia memiliki struktur tanah yang berbeda, maka standarnya juga berbeda dengan negara-negara lainnya. Oleh sebab itulah sebelum seorang konstruktor menggunakan tata rancang bangunan, tata rancang tersebut harus terbukti berlabel SNI.

Proses Pembuatan SNI Dengan
Tuantender.id

01

Konsultasi Dengan Team Tuantender.id
GRATIS

02

Pengecekan Persyaratan & Kelengkapan Surat-surat

03

Pengajuan Sertifikasi dari Badan Sertifikasi

04

Proses Selesai, Mudah dan Cepat
error: Content is protected !!