Jasa Pengurusan SNI (Standar Nasional Indonesia)

  Standar Nasional Indonesia ( SNI) adalah satu-satunya standar yang berlaku secara nasional di Indonesia yang dirumuskan oleh Komite Teknis Perumusan SNI dan ditetapkan oleh BSN. Penerapan SNI pada dasarnya bersifat sukarela. Namun untuk keperluan melindungi kepentingan umum, keamanan negara, perkembangan ekonomi nasional, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup, pemerintah dapat  memberlakukan SNI tertentu secara wajib.

Proses Sertifikasi Produk adalah proses menilai apakah suatu produk memenuhi persyaratan seperti yang tercantum dalam standar.  Untuk itu yang harus dilakukan untuk  adalah :

1. Pastikan jenis produk apa yang ingin di sertifikasi, ingat objek utama sertifikasi produk adalah produknya bukan perusahaan, hal ini berbeda dengan sertifikasi sistem manajemen yang menjadikan perusahaan objek sertifikasinya
2. Cek apakah Produk yang anda ingin sertifikasi sudah ada Standar nya, dalam hal ini apakah SNI nya sudah ditetapkan. Cek disini (cek disini) jika SNI nya belum ada, maka produk anda tidak dapat disertifikasi.
3. Setelah memastikan SNI nya, cek apakah ada Lembaga Sertifikasi Produk yang sudah terakreditasi oleh KAN  untuk SNI tersebut.  (cek di sini). Jika tidak ada yang terakreditasi berarti produk anda belum dapat disertifikasi, namun anda bisa meminta tuantender.id untuk menambah ruang lingkup akreditasinya kepada KAN sehingga produk anda bisa disertifikasi. Khusus untuk SNI  yang sudah diwajibkan, beberapa kementerian mengatur tentang penunjukan  yang belum diakreditasi untuk melakukan sertifikasi, namun dipersyaratkan dalam jangka waktu tertentu harus sudah terakreditasi.
4. Anda dapat menghubungi kami terkait untuk detail persyaratannya.

Contoh Persyaratan Pendaftaran SPPT SNI

   Dokumen Administrasi

1. Fotocopy Akte Notaris Perusahaan
2. Fotocopy SIUP, TDP
3. Fotocopy NPWP
4. Surat Pendaftaran Merek dari Dirjen HAKI / Sertifikat merek
5. Surat Pelimpahan Merek atau kerjasama antara pemilik merek dengan pengguna merek (Hanya bila merek bukan milik sendiri)
6. Bagan Organisasi yang disahkan Pimpinan
7. Surat Penunjukkan Wakil Manajemen dan Biodatanya
8. Surat Permohonan SPPT SNI
9. Angka Penegenal Importir (API) (bila bukan produsen)
10. Fotocopy Sertifikat Sistem Manajemen Mutu atau manajemen lainnya (bila ada)

   Dokumen Teknis

1. Pedoman Mutu yang telah disahkan
2. Diagram Alir Proses Produksi
3. Daftar Peralatan Utama Produksi
4. Daftar Bahan Baku Utama dan Pendukung Produksi
5. Daftar Peralatan Inspeksi dan Pengujian
6. Salinan Dokumen Panduan Mutu dan Prosedur Mutu

Sertifikasi berdasarkan SNI

Pada prinsipnya penerapan/sertifikasi SNI adalah sukarela, para pihak yang ingin menerapkan SNI dipersilahkan menjadikan SNI sebagai rujukan dalam kegiatan atau proses yang dilakukannya. Namun untuk membuktikan dan mendapatkan pengakuan formal bahwa benar suatu perusahaan/organisasi telah menerapkan SNI atau standar tertentu, perlu proses penilaian kesesuaian yang dilakukan pihak ketiga. Proses penilaian oleh pihak ketiga inilah yang disebut sebagai Sertifikasi, dan lembaga yang melakukan kegiatan penilaian disebut sebagai lembaga sertifikasi.

Secara umum ada tiga (3) klasifikasi kegiatan sertifikasi berdasarkan SNI yang dapat dilakukan:

1. Sertifikasi Sistem Manajemen, yaitu sertifikasi terhadap sistem manajemen perusahaan misalnya berdasarkan SNI ISO (9001, 14001, 22000, HACCP,dll)
2. Sertifikasi Produk, yaitu sertifikasi terhadap produk yang dihasilkan perusahaan berdasarkan SNI produk tertentu misalnya SNI 1811:2007 untuk Helm, SNI 3554:2015 untuk Air minum dalam kemasan, SNI 2054:2014 untuk baja tulangan beton, dan produk – produk lainnya
3. Sertifikasi Personnel, yaitu sertifikasi terhadap kompetensi personel misalnya Auditor, PPC, Tenaga Migas, Tenaga Kelistrikan, dll

Jadi Sertifikasi SNI adalah proses penilaian keseseuaian terhadap produk/sistem manajemen/kompetensi suatu perusahaan/personel berdasarkan persyaratan dalam SNI dalam rangka memperoleh pengakuan formal.

Apakah Semua produk yang beredar di Indonesia Wajib SNI ?

Belakangan ini kita diramaikan dengan banyaknya razia kepada pedagang yang mengatasnamakan SNI, kesan yang timbul ialah bahwa semua produk yang beredar di wilayah Republik Indonesia ini harus memiliki SNI baru boleh beredar di pasaran. Hal ini tentunya meresahkan masyarakat khususnya para pedagang yang khawatir terkena razia dan barang dagangannya disita. Lalu bagaimanakah yang sebenarnya?

SNI atau Standar Nasional Indonesia adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada dasarnya penerapan SNI adalah sukarela, sebagai ilustrasi saat ini ada sekitar 6000 lebih SNI yang sudah ditetapkan, meliputi berbagai macam hal dari metode pengujian, standar produk, standar sistem pengujian, dan lain-lain.

Khusus untuk standar produk, tidak semua produk yang beredar sudah ada SNI nya. dan kalaupun sudah ada SNI nya belum tentu ada lembaga sertifikasi yang kompeten (dibuktikan melalui akreditasi KAN) untuk melakukan sertifikasi untuk SNI tersebut karena dibutuhkan SDM yang kompeten dan Laboratorium yang mampu melakukan pengujian untuk semua parameter yang ada dalam SNI.  Sehingga secara teknis tidak memungkinkan jika semua produk harus ber SNI

Lalu apa itu SNI wajib?

Walaupun penerapan SNI pada prinsipnya sukarela, namun untuk keperluan melindungi kepentingan umum, keamanan negara, perkembangan ekonomi nasional, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup, pemerintah dapat  memberlakukan SNI tertentu secara wajib untuk produk yang dijual di dalam negeri baik yang diproduksi di dalam negeri maupun produk import. Penetapan SNI wajib ini bukan dilakukan oleh BSN, melainkan oleh kementerian teknis seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian ESDM dan lain-lain melalui keputusan Menteri terkait.

Apabila SNI untuk jenis produk tertentu telah diwajibkan, produk dengan jenis sama yang tidak bertanda SNI tidak boleh diedarkan atau diperdagangkan di wilayah RI (inilah yang seharusnya terkena razia terkait SNI).

Sedangkan produk yang tidak wajib, tidak ada masalah apabila belum disertifikasi berdasarkan SNI. Tanda SNI pada produk yang belum wajib SNI berfungsi sebagai tanda bahwa produk tersebut memiliki keunggulan (value added) karena telah disertifikasi.

Berikut ini adalah daftar produk – produk yang telah diwajibkan SNI nya oleh pemerintah (cek di sini).

Namun yang perlu jadi perhatian, walaupun baru sekitar 100 produk yang wajib SNI, ada peraturan-peraturan lain yang tidak terkait dengan standar / SNI yang juga mengatur mengenai peredaran produk misalnya, peraturan tentang label dari kementerian perdagangan yaitu melalui Permendag nomor 67/M-DAG/11/2013 (lihat peraturan) tentang kewajiban pencantuman label dalam bahasa Indonesia yang mewajibkan produk – produk yang beredar di Indonesia (yang tercantum dalam lampiran peraturan tersebut) memiliki label dalam bahasa Indonesia, serta peraturan-peraturan lainnya.

Jadi jika Anda produsen/importir yang produknya dalam daftar wajib SNI, pastikan bahwa produk anda sudah tersertifikasi SNI, Jika anda pedagang dengan produk yang berada di daftar produk wajib SNI maka pastikan kepada distributor anda bahwa produk tersebut sudah tersertifikasi dan minta buktinya karena suatu saat bisa jadi akan ada pengawasan dari otoritas yang berwenang terkait produk tersebut.  Jika anda pengguna dan ingin membeli produk yang ada dalam daftar wajib SNI pastikan bahwa anda membeli yang sudah ‘ber SNI’, kalau perlu laporkan jika ada yang belum ‘ber SNI’, karena produk yang wajib SNI namun tidak memiliki SNI adalah barang yang tidak legal dan berpotensi membahayakan.

Pengurusan SNI hubungi kami

Namun jika produk anda belum masuk dalam daftar wajib SNI maka tidak usah khawatir, selama anda tidak melanggar peraturan terkait peredaran barang (seperti peraturan label Kemendag dsb), ada atau tidak adanya SNI tidak memiliki implikasi secara hukum.  Untuk daftar regulasi teknis dan untuk daftar SNI Wajib bisa hubungi kami

Hubungi kami via WHATSAPP >> KLIK DISINI